Memahami Tahapan Menjadi Pelaku Usaha di Kawasan Ekonomi Khusus

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan kawasan yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian tertentu serta memperoleh berbagai fasilitas, termasuk fasilitas kepabeanan, perpajakan, dan cukai. Bagi perusahaan manufaktur, fasilitas ini dapat meningkatkan efisiensi operasional melalui pembebasan maupun penangguhan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, untuk memperoleh fasilitas tersebut, perusahaan harus melalui tahapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, mulai dari memperoleh izin usaha di KEK hingga mendapatkan penetapan sebagai Pelaku Usaha yang berhak memanfaatkan fasilitas kepabeanan.

Berikut alur umum proses pengajuan fasilitas kepabeanan di Kawasan Ekonomi Khusus.

Tahap 1 – Memastikan Perusahaan Beroperasi di Kawasan Ekonomi Khusus

Langkah pertama adalah memastikan bahwa kegiatan usaha berada di dalam kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus oleh Pemerintah.

Beberapa contoh KEK yang berorientasi pada sektor industri manufaktur antara lain:

• KEK Kendal
• KEK Batang
• KEK Gresik
• KEK Galang Batang
• Dan lain-lain

Perusahaan di luar kawasan tersebut tidak dapat memanfaatkan fasilitas kepabeanan KEK.

Tahap 2 – Memperoleh Izin Usaha dari Administrator KEK

Sebelum mengajukan permohonan kepada Bea Cukai, perusahaan wajib memperoleh Izin Usaha dari Administrator atau Badan Usaha pengelola KEK.

Pada tahap ini dilakukan verifikasi terhadap:

• Jenis kegiatan usaha.
• Lokasi perusahaan.
• Kesesuaian investasi.
• Persyaratan administratif lainnya.

Izin ini menjadi dasar bahwa perusahaan telah diakui sebagai Pelaku Usaha di dalam KEK dan dapat melanjutkan proses pengajuan fasilitas kepabeanan.

Tahap 3 – Mengajukan Permohonan kepada KPPBC

Setelah memperoleh Izin Usaha, perusahaan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) yang mengawasi Kawasan Ekonomi Khusus tersebut.

Saat ini proses pengajuan dilakukan secara elektronik melalui sistem yang telah disediakan pemerintah, seperti Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) dan layanan kepabeanan CEISA, sesuai mekanisme yang berlaku.

Tahap 4 – Menyiapkan Dokumen Persyaratan

Beberapa dokumen yang umumnya dipersiapkan meliputi:

• Izin Usaha dari Administrator KEK.
• Nomor Induk Berusaha (NIB).
• NPWP Perusahaan.
• Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), apabila dipersyaratkan.
• Bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi usaha.
• Layout pabrik dan gudang.
• Profil perusahaan.
• Dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan.

Kelengkapan dokumen akan menjadi dasar penelitian administrasi oleh Bea Cukai.

Tahap 5 – Penelitian Dokumen

Petugas Bea Cukai akan melakukan penelitian terhadap seluruh dokumen yang disampaikan.

Tahap ini bertujuan memastikan bahwa:

• Dokumen telah lengkap.
• Data perusahaan konsisten.
• Persyaratan administratif telah dipenuhi.
• Jenis usaha sesuai dengan fasilitas yang diajukan.

Apabila terdapat kekurangan, perusahaan akan diminta melengkapinya sebelum proses dilanjutkan.

Tahap 6 – Pemeriksaan Lokasi

Setelah penelitian dokumen selesai, Bea Cukai akan melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi perusahaan.

Pemeriksaan meliputi:

• Kesesuaian layout.
• Area produksi.
• Gudang bahan baku.
• Gudang barang jadi.
• Jalur keluar masuk barang.
• Sarana pengawasan.
• Kesiapan operasional perusahaan.

Hasil pemeriksaan kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai dasar proses evaluasi berikutnya.

Tahap 7 – Evaluasi dan Penerbitan SKEP

Apabila seluruh persyaratan administratif maupun hasil pemeriksaan telah memenuhi ketentuan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau pejabat yang ditunjuk akan menerbitkan keputusan penetapan perusahaan sebagai Pelaku Usaha di Kawasan Ekonomi Khusus sesuai kewenangannya.

Dengan diterbitkannya keputusan tersebut, perusahaan dapat memanfaatkan fasilitas kepabeanan yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tahap 8 – Menyelenggarakan IT Inventory

Setelah memperoleh penetapan sebagai Pelaku Usaha KEK, perusahaan masih memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (IT Inventory).

Sesuai PER-24/BC/2023, IT Inventory harus memenuhi kriteria tertentu, antara lain:

• Mencatat pemasukan dan pengeluaran barang.
• Menyediakan informasi mutasi barang.
• Memiliki audit trail.
• Menjamin traceability data.
• Mendukung penyampaian data kepada sistem Bea Cukai sesuai mekanisme yang berlaku.

Tahapan ini menjadi bagian penting dalam pengawasan kepabeanan setelah perusahaan memperoleh fasilitas.

Peran esikatERP dalam Persiapan Fasilitas KEK

Selain membantu perusahaan mengelola proses bisnis manufaktur, esikatERP dirancang untuk mendukung kebutuhan perusahaan penerima fasilitas kepabeanan di Kawasan Ekonomi Khusus.

Melalui modul IT Inventory yang sesuai regulasi, esikatERP membantu perusahaan dalam:

• Implementasi IT Inventory sesuai PER-24/BC/2023.
• Penyediaan laporan kepabeanan.
• Audit trail dan traceability.
• Integrasi dengan proses bisnis perusahaan.
• Pendampingan persiapan pendayagunaan sistem.

Dengan sistem yang tepat, perusahaan dapat lebih siap menghadapi proses verifikasi maupun pengawasan setelah memperoleh fasilitas.

Kesimpulan

Proses memperoleh fasilitas kepabeanan di Kawasan Ekonomi Khusus dimulai dari memperoleh Izin Usaha dari Administrator KEK, dilanjutkan dengan pengajuan permohonan kepada KPPBC, penelitian dokumen, pemeriksaan lokasi, hingga diterbitkannya keputusan penetapan sebagai Pelaku Usaha KEK. Setelah fasilitas diperoleh, perusahaan wajib menyelenggarakan IT Inventory sesuai ketentuan PER-24/BC/2023 agar dapat mendukung pengawasan kepabeanan dan menjaga kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Dasar Regulasi

• Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.
• PMK Nomor 237/PMK.04/2020 jo. PMK Nomor 33/PMK.04/2021 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus.
• PER-24/BC/2023 tentang Tata Cara Penetapan Pendayagunaan dan Kriteria Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (IT Inventory) bagi Badan Usaha atau Pelaku Usaha di Kawasan Ekonomi Khusus.

📞 Konsultasikan Persiapan Fasilitas KEK Bersama esikatERP

PT Duta Solusi Informatika siap membantu perusahaan Anda dalam:

✔ Persiapan implementasi IT Inventory sesuai PER-24/BC/2023
✔ Pendampingan proses verifikasi sistem
✔ Penyediaan laporan kepabeanan
✔ Integrasi ERP dengan proses bisnis dan kepabeanan
✔ Pendampingan menuju pendayagunaan IT Inventory

📱 0857-4000-8282
📧 office@klikdsi.com
🌐 www.esikaterp.id